Manggarai Barat – kpksigap.com Kepala Desa Tehong, Falentinus Jeheong, memberikan tanggapan resmi terkait sorotan masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa, terutama terkait proyek infrastruktur dan penyediaan air bersih yang sempat menjadi perdebatan. Dalam pernyataannya, Falentinus menegaskan bahwa setiap keputusan terkait penggunaan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dan tidak diputuskan secara sepihak.
Prioritas Pembangunan: Fokus pada Penyediaan Air Bersih
Menurut Falentinus, dalam dua tahun terakhir, prioritas pembangunan Desa Tehong telah diarahkan pada proyek penyediaan air bersih, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Ia menjelaskan bahwa proyek ini merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat setempat, sehingga dialokasikan sebagai prioritas utama.
“Proyek air bersih ini merupakan hasil dari musyawarah bersama masyarakat. Semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan, dan setiap tahapan pelaksanaan dilaporkan secara terbuka. Kami selalu terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari warga,” jelas Falentinus.
Namun demikian, warga desa masih mempertanyakan urgensi dari proyek tersebut, mengingat infrastruktur jalan desa yang rusak parah juga membutuhkan perhatian segera. Bastian Opang, salah satu warga yang vokal menyuarakan perbaikan jalan, tetap berpendapat bahwa pembangunan jalan harus menjadi prioritas utama karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan.
Desakan Warga untuk Transparansi dan Audit
Meski sudah ada klarifikasi dari kepala desa, masyarakat Desa Tehong tetap mendesak adanya audit terhadap penggunaan Dana Desa. Warga menilai, perlu adanya transparansi yang lebih mendalam terkait anggaran yang telah digunakan, terutama dalam proyek air bersih yang diduga tidak sesuai harapan.
“Kami tidak meragukan niat baik pemerintah desa, tetapi kami ingin ada audit independen untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan, termasuk perbaikan jalan yang sudah lama kami tunggu,” ujar Bastian.
Warga juga berharap, dengan adanya audit, dapat dipastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran, mengingat besarnya alokasi Dana Desa dari APBN yang diberikan setiap tahun. “Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan kami ingin dana tersebut memberikan manfaat langsung, terutama untuk perbaikan infrastruktur,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Diminta Turun Tangan
Selain desakan terhadap pemerintah desa, masyarakat Desa Tehong juga meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk turun tangan dan memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur di desa-desa terpencil. Warga berharap agar Pemkab segera melakukan survei lapangan dan menyusun rencana aksi untuk memperbaiki kondisi jalan yang sangat memprihatinkan.
“Kami berharap Pemkab Manggarai Barat tidak hanya mengandalkan dana desa saja, tetapi juga mengalokasikan anggaran dari kabupaten untuk mempercepat perbaikan jalan di Desa Tehong dan sekitarnya. Ini sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda,” pungkas Bastian.
(Kpk_Sigap)
