Aceh timur- kpksigap.com.ketua (laki) laskar antikorupsi indonesia Saiful Anwar meminta Pemerintah Kabupaten Aceh timur memastikan bakal segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia temuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2023 yang menjadi perhatian BPK RI.
Kebijakan itu diambil untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran yang digunakan dalam beberapa kegiatan
Ketua laki Dpc Aceh timur ,Saiful Anwar minta pak Sekretaris Daerah mengawal catatan-catatan itu. Harus segera diselesaikan,” ujar Saiful, Sabtu (27/7/2024).
Berdasarkan temuan BPK RI terdapat rekomendasi yang diberikan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Timur Tahun 2023 ditemukan sejumlah masalah. Dikutip dari aceh.bpk.go.id disebutkan bahwa BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Timur Tahun 2023.
1. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai ketentuan.
2. Pembayaran belanja perjalanan dinas pada 15 SKPK tidak sesuai ketentuan.
3. Kelebihan pembayaran atas 11 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan denda keterlambatan belum dikenakan
4. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tidak Berdasarkan Perhitungan Pendapatan Daerah yang Terukur dan Belum Menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan serta Adanya Pemakaian Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima” tulis BPK berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRK dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi yang BPK sampaikan dalam LHP tersebut untuk memberikan dorongan agar terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK. Serta tambah BPK dapat memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya.di Kabupaten Aceh timur . Akan tetapi, semua itu tetap akan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan daerah Bupati Aceh timur , untuk dapat mencoret penggunaan anggaran yang tidak perlu pada tahun 2024 ini.ungkap Saiful
Langkah tersebut menjadi upaya efisiensi penggunaan anggaran. Akan tetapi, pencoretan anggaran harus objektif dan berkeadilan. Jangan sampai anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat justru dilakukan pencoretan.
“Apalagi kita tahu kabupaten Aceh timur mengalami defisit cukup ekstrem dan masih tergolong paling kecil. Ini segera TAPD bergerak mencoret anggaran yang tidak perlu, selama yang dicoret objektif dan berkeadilan,” sebutnya.
Meskipun begitu kata Saiful , pemerintah mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah tidak akan jalan sendiri tanpa kawalan publik. Melalui langkah itu pula menjadi upaya agar masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diambil pemerintah.
(RED- KPK SIGAP )
