Banyuwangi kpksigap.com,_ Polemik terkait harga pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) terus menjadi sorotan aktivis Banyuwangi. Para petani mengaku kecewa karena hingga kini belum ada tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah kios resmi. Ironisnya, Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi memilih bungkam pada saat dikonfirmasi awak media terkait masalah tersebut.
Salah satu petani mengatakan, “Kami sudah menyampaikan keluhan ini dalam forum rapat resmi yang dihadiri oleh Dinas Pertanian, Kejaksaan, PT Pupuk Indonesia, Koramil, dan Camat. Tapi sampai sekarang, belum ada solusi, dan anehnya pihak Dinas terkesan lepas tangan,” ungkap salah seorang petani yang enggan disebutkan namanya pada Jumat (15/11/2024).
Upaya untuk meminta klarifikasi kepada Kadis Pertanian Banyuwangi melalui pesan singkat WhatsApp pun tidak membuahkan hasil. Awak media melaporkan bahwa pesan yang dikirimkan hanya dibaca tanpa ada balasan atau tanggapan. Sikap ini semakin memperburuk citra pemerintah daerah di mata petani, yang merasa diabaikan dalam menghadapi persoalan mendesak ini.
Permainan harga pupuk bersubsidi menjadi beban berat bagi petani. Meski pemerintah telah menetapkan HET untuk pupuk bersubsidi, banyak kios diduga menjual di atas harga tersebut. Kondisi ini memperburuk keadaan yang dialami petani akibat tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual hasil panen.
“Kami hanya ingin harga pupuk sesuai aturan. Kalau pemerintah tidak mau turun tangan, siapa lagi yang akan melindungi kami?” kata petani lainnya.
Petani mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian untuk segera turun tangan. Mereka juga berharap Mafia Pupuk Subsidi Banyuwangi segera ditangkap dan diusut tuntas kasus ini sampai ke akarnya.
“Kami bukan hanya butuh janji atau rapat-rapat tanpa hasil. Kami ingin tindakan nyata,” tegas salah seorang perwakilan petani.
Sementara itu, tidak ada tanggapan dari Kadis Pertanian menjadi tanda tanya besar. Apakah pemerintah daerah serius menangani persoalan ini, atau justru membiarkan petani menjadi “tumbal mafia pupuk subsidi” pemerintah harus tanggungjawab terkait ini.
Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian serius, mengingat petani adalah ujung tombak – tombok ketahanan pangan nasional. Jika terus dibiarkan, konflik antara petani dan pemerintah dapat semakin memanas dan menunggu bom waktu.***
Sumber: PWFRN DPC BANYUWANGI.
(Joen sigap)
