Manggarai Timur _ kpksigap.com Ketua DPRD Manggarai Timur, Salesius Medi, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PPO) Provinsi Nusa Tenggara Timur agar segera menanggapi surat pengunduran diri Kepala SMKN 1 Borong, Agustinus Galvan. Desakan ini didorong oleh kekhawatiran terhadap stabilitas proses belajar-mengajar di SMKN 1 Borong yang memerlukan kepemimpinan yang tetap. Medi menekankan bahwa penundaan respons dari pihak Dinas PPO dapat berdampak negatif bagi siswa dan staf pengajar di sekolah tersebut.
“Kami berharap Dinas PPO tidak berlarut-larut dalam mengambil keputusan, karena keberlanjutan pendidikan siswa sangat bergantung pada kepemimpinan yang stabil di sekolah,” ujar Medi kepada Media ini pada Jumat, 1 November 2024. DPRD juga meminta agar Dinas PPO segera menunjuk pejabat sementara atau mencari pengganti yang sesuai untuk memastikan kelancaran administrasi sekolah.
Di balik pengunduran diri Agustinus Galvan, terdapat berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Beberapa guru mengaku belum menerima intensif yang seharusnya mereka dapatkan selama Agustinus menjabat sebagai kepala sekolah. Selain itu, terdapat dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung sarana penunjang, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan dilakukan asal-asalan.
Proyek pembangunan tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 senilai Rp. 1.033.033.000, tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2022. Dilaporkan bahwa proyek ini tidak memasang papan informasi sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012.
Robet Woni, kepala tukang proyek, mengungkapkan bahwa para pekerja tidak menggunakan APD/K3 dan pasir yang digunakan untuk pengecoran tidak sesuai standar. Ia menambahkan bahwa proyek miliaran rupiah itu diborong dengan nilai Rp. 150.000.000, padahal proyek swakelola semestinya menggunakan pola padat karya.
Warga setempat berharap agar dugaan penyimpangan ini segera diusut tuntas agar tidak mengganggu kualitas pendidikan di wilayah Borong.
(Kpk_Sigap: Eventus)
