Jakarta, kpksigap.com– Aktivis 98, Joko Priyoski, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, yang dinilai tidak mencerminkan tagline *BUMN Berakhkak* yang sering digaungkan Menteri Erick Thohir. Menurut Joko, perilaku Tiko, sapaan akrab Kartika, bertolak belakang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang selama ini dijunjung tinggi di BUMN.
Dalam sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan, Joko mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari orang dalam BUMN terkait kebiasaan Tiko yang sering berfoya-foya. “Saya mendengar dari orang dalam BUMN bahwa Tiko sering menghabiskan dana BUMN untuk pesta-pesta yang tidak perlu,” ungkap Joko Priyoski.
Joko menegaskan, jika hal tersebut benar adanya, maka ini merupakan tindakan yang sangat merugikan BUMN dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Tiko terkait dugaan penyalahgunaan dana, termasuk dana perjalanan yang diduga digunakan untuk pesta di Bali sebesar Rp 500 juta termasuk mengundang wanita dari Jakarta.
Info lain yang didapat, Tiko bersama Dirut Injourney Doni Oskaria yang memiliki kafe di Gunawarman, Jakarta Selatan sering kongkow.
Lebih lanjut, Joko juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya dugaan keterlibatan sejumlah wanita dalam kegiatan tersebut. “Jika dugaan ini benar, maka ini menunjukkan bahwa BUMN telah digerogoti oleh pejabatnya sendiri,” tambahnya.
Untuk menghindari fitnah, Joko meminta agar KPK segera melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap dugaan ini.
Ia juga meminta agar presiden terpilih melakukan tindakan tegas dengan melakukan pemindaian menyeluruh terhadap integritas pejabat di BUMN. “Jangan sampai kasus ini mencoreng nama baik BUMN dan pemerintah,” tegasnya.
Dalam konteks kepemimpinan, Joko juga berharap agar presiden terpilih,Prabowo Subianto, turut andil dalam melakukan reformasi di tubuh BUMN. “Mohon Pak Prabowo untuk melakukan screening ketat terhadap pejabat BUMN. Dugaan ini, jika benar, menunjukkan adanya perilaku tidak berakhlak dari seorang pejabat negara,” imbuhnya.
Joko menyoroti pentingnya BUMN sebagai pilar perekonomian nasional, yang seharusnya dikelola dengan profesional dan bertanggung jawab. “BUMN tidak boleh menjadi lahan bancakan oleh oknum-oknum tertentu. Kita sudah melihat bagaimana beberapa BUMN mengalami kerugian besar, seperti Bio Farma, Kimia Farma, Istaka Karya, dan Hutama Karya,” katanya.
Dengan berbagai masalah yang dihadapi BUMN saat ini, Joko berharap agar kepemimpinan di BUMN dapat kembali kepada prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. “Jika tidak ada tindakan tegas, kita akan melihat lebih banyak lagi BUMN yang terpuruk,” pungkasnya.
AR
