Maumere, kpksigap.com
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Kupang menggelar rapat Forum Koordinasi Penegakan Hukum di bidang kelautan dan perikanan di wilayah kerja Propinsi NTT, Senin, (5/8/2024) di aula Hotel Go Maumere.
Katimja Penanganan Pelanggaran Stasiun PSDKP Kupang, Petrus Rinto Fernandez dalam laporan menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti terbitnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Forum yang mengusung tema penguatan pengawasan dan sinergitas penegakan hukum bertujuan untuk membangun kesepahaman persepsi, dan penanganan pengenaan sanksi pasca terbitnya undang-undang cipta kerja pada sektor kelautan.
Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Dwi Santoso Wibowo, mengatakan dalam upaya penegakan hukum perlu adanya kordinasi antara penegak hukum terkait, sesuai kewenangan masing-masing untuk membangun sinergitas dalam implementasi penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan khususnya di provinsi NTT.
Menurutnya, forum ini juga dilaksanakan untuk menghimpun seluruh permasalahan yang ada dilapangan khususnya di bidang destructive fishing.
Forum yang dihadiri puluhan peserta menghasilkan usulan rekomendasi yakni, sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah tentang bahaya dan efek akibat dari destructive fishing.
Kemudian upaya penegakan hukum bersama. Setelah keputusan bersama atau perjanjian kerja bersama dapat dibuat dalam rangka mengayomi kegiatan dalam upaya penegakan hukum bersama.
Selanjutnya, penanggulangan sampah dan kebersihan pantai yang merupakan faktor x lainnya. yang menurunkan sumber daya alam kelautan.
Melalui forum ini diharapkan dapat berjalan dengaan baik, dan masalah destructvie fishing dan kelestarian sumber daya laut di kabupaten Sikka bisa dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Paulus Bangkur mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sikka.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat kabupaten Sikka menyampaikan terima kasih kepada menteri perikanan dan kelautan yang sudah tiga kali melaksanakan kegiatan di kabupaten Sikka.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Kabupaten Sikka, Muhammad Kasim merasa bersyukur dilibatkan dalam kegiatan ini. Menurutnya, hal ini penting karena memberikan gambaran tugas dan fungsi PSDKP yang selama ini belum diketahui masyarakat secara luas, khususnya para nelayan.
Melalui forum ini dapat mempertemukan stakeholder terkait dan pelaku usaha, sehingga semua kendala di lapangan dapat terselesaikan.
Ia berharap forum ini terus dilaksanakan, sehingga apa saja kendala yang dialami pelaku usaha bisa mendapat jalan keluar yang terbaik.
“Saya meminta aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang masih menangkap ikan secara ilegal menggunakan bahan peledak karena dapat merugikan para nelayan kecil, ” pintanya.
( KPK SIGAP – Yuven)
