Rokan Hilir (Riau) kpksigap.com –
Dugaan pelanggaran masa tenang Pilkada 2024 oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong dan Setiawan, kembali memicu protes keras dari masyarakat. Sejak Minggu, 24 November 2024, rumah dinas Bupati Rokan Hilir di Bagan Kota, Kecamatan Bangko, menjadi sorotan karena didatangi kerumunan warga yang silih berganti hingga malam ini.”Senin 25/11/2024.
Pada Senin malam (25/11), pukul 22.00 WIB, kerumunan massa memuncak. Warga yang hadir menyatakan protes atas dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Afrizal Sintong di rumah dinasnya. Ketegangan meningkat ketika terjadi adu mulut antara massa pendukung Afrizal Sintong dengan warga penolak, yang hampir berujung pada adu fisik sebelum akhirnya berhasil diredam.
Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan kekesalannya terhadap dugaan pelanggaran ini. “Ini malam tenang, masih dalam minggu tenang menjelang pencoblosan. Tapi sejak malam kemarin hingga malam ini, rumah dinas Bupati terus dikerumuni banyak orang. Ini pelanggaran nyata dan mencoreng aturan Pilkada. Bawaslu harus segera bertindak tegas!” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia juga menuntut agar Bawaslu di semua tingkatan menunjukkan ketegasan dalam menjaga integritas Pilkada. “Bawaslu jangan mandul! Tindak malam ini juga! Kalau tidak, kami warga akan membawa masalah ini lebih jauh,” tambahnya.
Warga berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini untuk mencegah semakin memanasnya situasi. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban untuk memastikan masa tenang bebas dari segala bentuk aktivitas politik yang melanggar peraturan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Afrizal Sintong maupun Bawaslu terkait insiden ini. Namun, tekanan dari masyarakat untuk mengusut dugaan pelanggaran ini semakin kuat, dengan harapan Bawaslu dapat segera mengambil langkah konkret sesuai dengan aturan yang berlaku.
Situasi di sekitar rumah dinas Bupati Rokan Hilir masih dijaga aparat keamanan untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Warga mendesak agar kasus ini segera diselesaikan demi menjaga kredibilitas Pilkada di Rokan Hilir.”(TIM)*
