Rokan Hilir (Riau) kpksigap.com – Dilansir dari berita WWW. CHANEL 7. tv
proyek pembangunan Jembatan Sintong yang terletak di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, diduga mengalami penyimpangan dalam pelaksanaan, hingga merugikan negara dengan nilai miliaran rupiah. Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rokan Hilir ini menghabiskan anggaran senilai Rp. 51.563.303.956,71 dari APBD Rokan Hilir T.A 2023, dengan durasi pengerjaan 210 hari kalender yang dilaksanakan oleh PT. ARKINDO.
Sebagai infrastruktur penting bagi perkembangan daerah dan transportasi masyarakat, Jembatan Sintong seharusnya dibangun dengan perhitungan matang terhadap beban yang akan di topangnya. Namun, hasil pengerjaan di lapangan dianggap asal-asalan dan tidak memenuhi standar mutu serta kualitas yang ditetapkan dalam spesifikasi awal. Pembangunan ini disebut-sebut tidak sesuai dengan desain yang telah direncanakan, hingga memunculkan berbagai ketidaksesuaian yang mencolok.
Salah satu indikasi ketidaksesuaian terletak pada tiang penyangga jembatan. Berdasarkan rancangan awal, jembatan ini semestinya ditopang oleh 8 tiang penyangga, namun di lapangan hanya terlihat 7 tiang yang terpasang. Selain itu, komponen utama lainnya, seperti balok baja dan elemen struktural lain, diduga mengalami manipulasi. Kualitas konstruksi rangka baja yang seharusnya kokoh juga tampak renggang, menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas dan keselamatan jembatan dalam jangka panjang.
Kondisi ini memicu dugaan bahwa proyek tersebut tidak diawasi dengan baik oleh instansi terkait, khususnya Dinas PUTR Rokan Hilir. Anggaran negara yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan justru diduga digunakan tidak tepat sasaran, merugikan rakyat dan membebani keuangan daerah.
Lebih lanjut, muncul dugaan bahwa Bupati Rokan Hilir pada masanya, Afrizal Sintong, memiliki kepentingan pribadi dalam pengadaan proyek ini. Hal ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat bahwa proyek yang menggunakan dana besar ini tidak sepenuhnya diawasi dengan baik, mengakibatkan pelaksanaan yang tidak tepat sasaran.
Seiring dengan permasalahan yang terungkap, masyarakat berharap agar pihak yang berwenang segera melakukan evaluasi serta bertanggung jawab atas pengawasan proyek tersebut. Pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat harus dilaksanakan dengan kualitas yang baik, agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
