MANGGARAI TIMUR _ kpksigap.com Warga Pota, Kecamatan Sambi Rampas, yang bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi, saat ini menghadapi krisis serius. Hampir sebulan, solar subsidi di SPBU Pota tidak tersedia, dan hal ini mempengaruhi berbagai sektor pekerjaan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, angkutan umum, hingga tukang kayu.
Menurut hasil investigasi Persatuan Pemuda Islam (PPI) Sambi Rampas, alasan yang diberikan pihak SPBU terkait kekosongan solar subsidi dinilai tidak memuaskan masyarakat. Pihak SPBU menyebutkan bahwa barcode My Pertamina untuk solar subsidi sedang diblokir oleh Pertamina Pusat.
“Pihak SPBU Pota melalui pegawainya menjelaskan bahwa barcode My Pertamina untuk solar sedang diblokir oleh Pertamina Pusat,” ungkap Julfirlan dari PPI Sambi Rampas kepada media pada Senin, 14 Oktober 2024.
Kelangkaan solar ini telah mengganggu aktivitas petani dan nelayan setempat. Petani mengeluh karena tidak bisa mengairi tanaman jagung dan sayur mereka, sementara nelayan tidak bisa melaut. Mereka terpaksa membeli solar eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi, yaitu Rp 65.000 per jeriken ukuran lima liter, yang tentunya membebani perekonomian warga.
Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM PPI Sambi Rampas, Al Farianto, mendesak pemerintah daerah melalui Kabag Ekbang Migas, Kapolres Manggarai Timur, dan DPRD Manggarai Timur agar segera mengambil tindakan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, ia mengancam akan menggalang massa untuk melakukan aksi protes jilid II, setelah aksi serupa pernah dilakukan pada tahun 2022 dengan penyegelan SPBU Pota.
“Kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk aksi jika masalah ini tidak segera diselesaikan,” tegas Al Farianto.
Menanggapi persoalan ini, pihak pengelola SPBU Pota memberikan klarifikasi bahwa masalahnya ada di Pertamina Pusat yang belum membuka blokir barcode. “Kami sudah mengurus semua persyaratannya, sekarang hanya menunggu Pertamina Pusat membuka blokir. Sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari mereka,” jelas pihak SPBU saat ditemui di kantornya, Senin, 14 Oktober 2024.
SBM Rayon III NTT, ketika dikonfirmasi, menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada proses instalasi digitalisasi perangkat SPBU. “Saat ini masih dalam proses instalasi digitalisasi perangkat SPBU,” ungkap SBM Rayon III NTT melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
Namun, ketika ditanya mengapa hanya solar subsidi yang terhambat sementara BBM jenis Pertalite subsidi masih tersedia, SBM Rayon III NTT belum memberikan klarifikasi lebih lanjut, meskipun pesan telah terbaca. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan lebih detail dari pihak SBM Rayon III NTT.
(Kpk_Sigap: Eventus)
