Jakarta, kpksigap.com – Penjabat (Pj) Bupati Dairi Surung Charles Bantjin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Santuan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (23/09/2024).
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Temanya ‘Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan ekonomi’.
Pj Bupati Dairi mengatakan, rakor tersebut membahas sejumlah isu penting. Mulai dari percepatan digitalisasi ke daerah hingga bagaimana menjalin sinergis dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Terusnya, Surung Charles Bancin mengatakan, Dalam rakor tersebut dibahas perlunya sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.
” Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan dukungan dari masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pj Bupati juga menjelaskan untuk mendukung program tersebut dibutuhkan peran Bank Pembangunan daerah.
Sementara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Satgas P2DD memaparkan tentang digitalisasi transaksi Pemda untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya berharap 4 hal yang kita bisa perhatikan ke depan, yaitu pertama realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah. Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Dan tentu sosialisasi dan branding, ini menjadi sangat penting,” katanya.
Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, para Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, para Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TP2DD, serta para pimpinan pelaku usaha Lembaga Keuangan dan Jasa Pembayaran.
Penulis : M.R
