Maumere, Sikka- kpksigap.com
35 Anggota DPRD II Sikka telah dilantik Senin 26 Agustus 2024. Berbagai harapan dari masyarakat Sikka kepada anggota DPRD Sikka terlantik.
Kali ini harapan datang dari seorang petani Lirikelan desa Wuliwutik Kecamatan Nita Kabupaten Sikka Victor Nekur dengan sebuah harapan 35 anggota DPRD Sikka terlantik konsentrasi untuk membentuk perda yang mengatur hajat hidup masyarakat.
Victor Nekur kepada kpksigap. com mengungkapkan selama ini pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sikka membagikan bibit jagung maupun padi kepada masyarakat petani melalui desa.
Faktanya lanjut dia pembagian bibit ini selalu datang terlambat saat musim tanam sudah berjalan dan ini terkesan mubazir. Lagi pula bibit yang dibagikan tidak sesuai dengan tradisi lokal.
Distribusi bibit dan benih bagi petani perlu dibuatkan perda tentang benih lokal yang harus dilestarikan Pemda Sikka harus menjadi perhatian serius anggota DPRD Sikka.
“Kalau pun benih lokal yang didatangkan dari luar harus dijelaskan kepada masyarakat petani, butuh mentor untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang benih itu dan keunggulan seperti apa,” ungkap Victor.
Ia juga menyayangkan Benih yang dibagi Pemerintah sekali pakai habis dan tidak bisa dilestarikan.
“Saya sendiri alami bahwa benih jagung yang dibagi tidak sesuai dengan tradisi lokal ,” ungkapnya lagi.
Soal distribusi pupuk akuinya juga terlambat dan distribusinya sangat tidak merata maka harus ada perda. Karena di saat tanaman padi dan jagung mulai membutuhkan pupuk masyarakat petani tidak bisa buat apa- apa karena pupuk langka. Meskipun ada peraturan lebih tinggi soal pengetatan pendistribusian pupuk harus diatur sehingga masyarakat petani tidak dirugikan
Anehnya lagi Pupuk subsidi juga harus dibeli dengan harga mahal. Maka butuh perda yang mengatur action di lapangan
Victor juga mengharapkan ke 35 Anggota DPRD Sikka konsentrasi dengan perda pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga yang akhir- akhir ini marak di kabupaten Sikka.
Selain itu perda yang mengatur angkatan kerja antar daerah yang bisa meminimalisir Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
” Anggota DPRD Sikka ini juga harus konsentrasi membuat perda tentang lembaga adat desa yang bisa ditingkatkan lembaga adat desa tingkat kecamatan dan selanjutnya ke tingkat kabupaten untuk mengawal nilai- nilai adat yang ada di masyarakat,” harapnya.
Pada akhirnya Victor mengharapkan agar 35 anggota DPRD Sikka terlantik perlu tetap membangun komunikasi harmonis antara legislatif dan eksekutif agar tidak terjadi benturan- benturan politik yang menghambat proses perjalanan pembangunan di Sikka terutama kesepakatan bersama dalam membangun fisik di Kabupaten Sikka.
( KPK SIGAP Sikka-Yuven)
